Nahnutv.com Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menanggapi laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis tokoh terkorup tahun 2024. Dalam pernyataannya, Gus Yahya meragukan kredibilitas OCCRP dan menyebut laporan tersebut sebagai bagian dari kampanye politik.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025), Gus Yahya menyatakan bahwa ini merupakan kali pertama dirinya mendengar tentang OCCRP. Ia mempertanyakan legitimasi lembaga tersebut serta dasar penilaian yang digunakan.
“Saya baru kali ini mendengar tentang OCCRP. Kredibilitasnya harus dipertanyakan. Menetapkan seseorang sebagai tokoh terkorup itu seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti pengadilan nasional atau internasional,” tegas Gus Yahya.
Gus Yahya juga menyoroti bagaimana publik mungkin tidak sepenuhnya memahami dasar tuduhan tersebut. Menurutnya, di era sekarang, siapa pun dapat membentuk lembaga atau organisasi, kemudian menggalang dana untuk membuat kampanye atas isu tertentu.
“Siapa saja bisa membuat lembaga dan kampanye asalkan ada biayanya. Tapi apakah laporan ini cukup kredibel? Itu pertanyaan yang harus dijawab,” ujar Gus Yahya.
Lebih lanjut, ia menyebut laporan OCCRP ini sebagai bagian dari dinamika politik global. Gus Yahya mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya dan tetap fokus pada upaya membangun bangsa.
Kredibilitas Laporan Dipertanyakan
Gus Yahya menekankan bahwa tuduhan serius seperti ini tidak bisa hanya didasarkan pada laporan dari sebuah lembaga non-pemerintah (NGO). Ia menyatakan bahwa pengadilan adalah satu-satunya institusi yang berwenang untuk memberikan vonis atas kasus korupsi.
“Kalau yang menetapkan itu pengadilan, baik nasional maupun internasional, itu soal lain. Tapi ini hanya sebuah NGO. Apakah mereka punya otoritas atau data yang cukup untuk membuat klaim seperti itu?” tambahnya.
Isu Politis?
Menurut Gus Yahya, laporan seperti ini cenderung digunakan sebagai alat kampanye politik yang dirancang untuk memengaruhi opini publik. Ia mengimbau masyarakat agar tetap kritis terhadap informasi yang beredar, terutama yang belum jelas asal-usul dan validitasnya.
“Ini lebih seperti kampanye politik. Tujuannya apa? Itu masih jadi pertanyaan. Tapi kredibilitas dan kebenarannya, saya kira masih bisa sangat dipertanyakan,” pungkasnya.
Laporan OCCRP ini memang menjadi sorotan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Namun, banyak pihak, termasuk Gus Yahya, meminta agar publik lebih bijak dalam menyikapi isu ini dan tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah.
Editor: baba
Sumber: PBNU, Kompas TV, dan media nasional lainnya.
