Nahdlatul Ulama (NU) memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam dunia politik Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1926, NU telah berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di Indonesia.
Sejarah Awal dan Keterlibatan Politik
Pada awalnya, NU lebih fokus pada kegiatan keagamaan dan sosial. Namun, pada tahun 1952, NU memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan membentuk partai politik sendiri setelah merasa tidak diperlakukan adil dalam Partai Masyumi. Keputusan ini membawa NU menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, terutama setelah berhasil menduduki posisi ketiga dalam Pemilu 1955
Era Orde Baru dan Khittah 1926
Pada era Orde Baru, NU mengalami tekanan politik yang signifikan. Pemerintah memaksa penggabungan partai-partai Islam, termasuk NU, ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketidakpuasan terhadap kebijakan PPP yang merugikan NU mendorong NU untuk kembali ke khittah 1926 pada Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Keputusan ini menandai kembalinya NU sebagai organisasi massa Islam yang fokus pada dakwah dan sosial keagamaan, bukan politik praktis.
Reformasi dan Pembentukan PKB
Era Reformasi pada tahun 1998 membuka peluang baru bagi NU untuk kembali berperan dalam politik. NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah aspirasi politik warga NU, sementara organisasi NU tetap fokus pada kegiatan keagamaan dan sosial¹. Pada masa ini, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Umum PBNU, terpilih sebagai Presiden Indonesia, menunjukkan pengaruh besar NU dalam politik nasional
Tantangan dan Keseimbangan
Meskipun NU secara resmi tidak terlibat dalam politik praktis, pengaruhnya dalam politik Indonesia tetap kuat. Tantangan utama bagi NU adalah menjaga keseimbangan antara peran sosial-keagamaan dan tekanan politik. NU terus berupaya untuk tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat mengalihkan fokus dari tugas-tugas sosial dan keagamaan
NU memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, NU terus berusaha menjaga keseimbangan antara peran sosial-keagamaan dan pengaruh politik. Dengan tetap berpegang pada khittah 1926, NU berkomitmen untuk menjadi kekuatan moral dan sosial yang mendukung pembangunan bangsa.
