Yogyakarta — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY) menggelar evaluasi mendalam terhadap kiprah Politik Pengelolaan Jama’ah (PPJ), sebuah instrumen strategis yang dibentuk untuk merespons dinamika politik dan menjaga soliditas warga NU dalam menghadapi berbagai momentum politik nasional maupun daerah.
Dalam kegiatan yang melibatkan seluruh PCNU se-DIY serta badan otonom NU, Ketua PWNU DIY, Dr. H. Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum, menegaskan bahwa keberadaan PPJ tetap relevan dan akan dipertahankan sebagai bagian dari ikhtiar NU menjaga arah perjuangan sosial-politik jama’ahnya.
“PWNU DIY telah melakukan evaluasi bersama seluruh cabang dan Banom terkait kiprah Politik Pengelolaan Jama’ah atau PPJ. Ini adalah keputusan penting yang dulu dihasilkan oleh Muskerwil dan telah menjadi salah satu strategi utama kita dalam mengelola dinamika politik di lingkungan NU,” ujar Dr. Zuhdi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa PPJ dibentuk dengan dua fokus utama. Pertama, menjaga warga NU dari keterpecahan dalam politik kekuasaan. Kedua, melakukan pendampingan terhadap kader-kader NU yang memiliki kapasitas untuk berkiprah di ruang-ruang publik strategis seperti KPU, Bawaslu, KPID, dan lembaga publik lainnya.
“Kita ingin suara warga NU tidak tercerai-berai atau diperebutkan secara tidak etis oleh pihak luar. Karena itu, kita bangun kesadaran kolektif melalui PPJ. Tapi NU secara kelembagaan tidak masuk ke kontestasi Pilkada. Itu ranah personal, bukan organisasi,” tegas Ketua PWNU DIY.
Lebih lanjut, dalam Muskerwil II yang digelar sebelumnya, disepakati bahwa NU tidak akan terlibat secara struktural dalam dukung-mendukung kandidat politik. Namun demikian, pendampingan dan penguatan kapasitas kader untuk masuk dalam lembaga-lembaga publik tetap dilanjutkan dan justru diperkuat.
“Struktur NU tidak cukup luas untuk menampung semua potensi kader. Maka kita dorong kader yang mumpuni agar bisa berkontribusi di ruang publik secara profesional dan tetap membawa nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah,” jelasnya.
Menyikapi peran PPJ ke depan, Dr. Zuhdi menyampaikan bahwa sempat ada usulan dari beberapa pihak agar PPJ dibubarkan karena dianggap terlalu terkait dengan isu-isu politik. Namun dalam forum evaluasi ini, mayoritas PCNU dan Banom justru sepakat agar PPJ dipertahankan.
“Kami menerima aspirasi dari semua cabang dan Banom yang justru menginginkan agar PPJ tetap eksis. Ini menjadi sinyal bahwa warga NU membutuhkan panduan strategis, bukan pembiaran, dalam menghadapi politik. Maka, PPJ akan kita benahi dan perkuat, tentu agar tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, juga dibahas kiprah Senator DPD RI asal NU, Gus Hilmi. Dikatakan bahwa selama menjabat, Gus Hilmi telah menjalin konsolidasi organisasi secara masif hingga ke 87 MWC NU se-DIY. Namun, ia juga menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali untuk periode ketiga.
“Keputusan Gus Hilmi untuk tidak maju lagi di DPD menjadi kajian tersendiri bagi PWNU dan PCNU. Belum ada sosok yang dianggap siap menggantikan beliau. Ini PR bagi kita semua,” tambah Dr. Zuhdi.
Mengakhiri pernyataannya, Ketua PWNU DIY menegaskan bahwa NU akan terus menjaga marwah organisasi sebagai kekuatan moral, bukan alat kekuasaan, namun tetap memberi kontribusi nyata dalam kehidupan sosial-politik kebangsaan.
“PPJ adalah cara kita untuk mengelola keterlibatan jama’ah NU dalam politik secara bermartabat. Kita tidak akan terjebak dalam politik praktis, tetapi kita juga tidak akan tinggal diam terhadap politik. Ini tanggung jawab kultural dan historis kita.”
