Nahnutv.com Yogyakarta – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY) kembali menggelar Tadarus Ramadan 1447 H pertemuan kedua dengan tema diskusi kepemimpinan NU. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang waktu berbuka puasa dan ditutup dengan buka puasa bersama.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor PWNU DIY ini merupakan hasil kerja sama antara LAKPESDAM PWNU DIY dan NahnuTV, serta dihadiri oleh jajaran pengurus NU dan tokoh akademisi di DIY.
Hadir dalam diskusi tersebut Ketua PWNU DIY Dr. KH. Ahmad Zuhdi Muhdlor, SH., M.Hum, Rektor IIQ An-Nur Yogyakarta M. Sihabul Millah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Dr. Ahmad Bahiej, Wakil Ketua PWNU DIY Ahmad Rafiq, Ph.D, Ketua Lakpesdam Hairus Salim, MA, Wakil Katib PWNU DIY Prof. Fathur Rahman, serta jajaran pengurus NU di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Acara diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh KH. Mukhtar Salim, M.Ag, Katib Syuriah PWNU DIY. Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan pentingnya diskusi keilmuan di bulan Ramadan sebagai bagian dari tradisi intelektual Nahdlatul Ulama.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Achmad Munjid, M.A., Ph.D., yang mengangkat persoalan dualisme kepemimpinan dalam organisasi sebagai bagian dari refleksi kelembagaan NU.
Menurut Munjid, salah satu persoalan mendasar dalam organisasi NU adalah adanya ketidaksinkronan antara struktur organisasi yang bersifat sentralistik dengan realitas sosial warga NU yang sangat beragam.
“Warga NU itu sebenarnya seperti masyarakat yang federal, punya otonomi dan keragaman masing-masing. Tetapi strukturnya sangat sentral dan seragam. Ketidaksesuaian antara struktur dan kultur ini bisa terus melahirkan persoalan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kecenderungan NU yang terkadang dikelola dengan logika politik praktis seperti partai politik, padahal secara hakikat NU adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki tanggung jawab utama melayani umat.
Selain itu, Munjid menilai bahwa persoalan dualisme kepemimpinan tidak hanya terkait dengan teks Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tetapi juga berkaitan dengan konteks sosial, manajemen kewenangan, serta mekanisme pemilihan pemimpin.
Dalam paparannya, ia mengusulkan agar NU mulai mempertimbangkan pembaruan struktur organisasi secara visioner dengan melihat pengalaman sejarah dan tantangan zaman.
Ia juga mencontohkan proses pemilihan pemimpin di Vatikan yang diawali dengan pemetaan persoalan umat sebelum menentukan figur pemimpin yang tepat.
“Pemilihan pemimpin seharusnya dimulai dari analisis masalah umat dan kondisi zaman. Dari situ baru ditentukan siapa yang paling tepat memimpin,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa semua proses kepemimpinan dalam NU harus berorientasi pada kemaslahatan umat, namun dengan kriteria yang jelas agar tidak menjadi tafsir yang terlalu luas.
Diskusi berlangsung hangat dan reflektif hingga menjelang waktu berbuka puasa, yang kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama sebagai penutup kegiatan Tadarus Ramadan PWNU DIY.
