Nahnutv.com Yogyakarta – Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY), KH. Chasan Abdullah, menegaskan pentingnya penguatan peran Syuriyah serta semangat khidmah dalam membangun tata kelola organisasi Nahdlatul Ulama. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum Tadarus Ramadan 1447 H Pertemuan Ke-2 yang diselenggarakan PWNU DIY bekerja sama dengan LAKPESDAM PWNU DIY dan NahnuTV.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor PWNU DIY tersebut mengangkat tema “Distribusi Kewenangan Syuriyah–Tanfidziyah” dan menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan ulama dan akademisi NU.
Dalam paparannya, Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi ini menjelaskan bahwa pembagian peran antara Syuriyah dan Tanfidziyah dalam NU sejatinya telah memiliki kerangka yang jelas dalam tradisi organisasi.
Ia mencontohkan pengalaman kepengurusan PWNU DIY pada periode sebelumnya yang menerapkan sistem pembidangan organisasi, di mana setiap bidang dikawal oleh unsur pengurus dari Tanfidziyah dan Syuriyah secara bersama.
Menurutnya, dalam sistem tersebut Wakil Ketua di jajaran Tanfidziyah berperan sebagai koordinator program, sementara unsur Syuriyah seperti Wakil Rais dan Wakil Katib berfungsi sebagai pengarah yang memberikan panduan keilmuan dan kebijakan.
“Di situlah sebenarnya hakikat kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Tanfidziyah menjalankan program, sementara Syuriyah memberikan arah dan panduan keilmuan,” ujarnya.
Kiai Chasan juga menilai bahwa keberadaan dua struktur kepemimpinan tersebut tidak perlu dipandang sebagai dualisme yang problematis.
Menurutnya, dualitas dalam kepemimpinan justru merupakan hal yang wajar selama terdapat kesepakatan pembagian peran yang jelas dan tidak terjadi konflik kepentingan.
“Dualisme itu bukan masalah selama wilayah kewenangannya jelas. Yang menjadi problem adalah ketika terjadi konflik kepentingan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi NU sangat ditentukan oleh semangat khidmah (pengabdian) para pengurusnya. Sebab, menurutnya, NU merupakan organisasi pengabdian yang tidak menawarkan imbalan materi.
“Di NU ini orang bekerja bukan karena bayaran. Yang membuat orang mau bekerja adalah semangat khidmah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya semangat belajar bagi para pengurus NU agar mampu memahami berbagai persoalan yang dihadapi warga Nahdliyin di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga politik kebangsaan.
Selain itu, Kiai Chasan menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi, khususnya di lingkungan Syuriyah, agar para ulama yang memimpin organisasi memiliki kapasitas keilmuan dan kemampuan konsolidasi yang memadai.
Menurutnya, Rais Syuriyah pada setiap tingkatan idealnya adalah kiai yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi sekaligus kemampuan mengonsolidasikan kekuatan ulama di wilayahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengusulkan perbaikan mekanisme pemilihan kepemimpinan NU, khususnya terkait Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) yang selama ini berperan dalam pemilihan Rais Aam PBNU.
Ia mengusulkan agar AHWA terdiri dari perwakilan ulama terbaik dari setiap provinsi yang memiliki kapasitas keilmuan mendalam serta pemahaman kuat terhadap Nahdlatul Ulama.
Selain itu, ia juga mengusulkan mekanisme penjaringan calon Ketua Umum PBNU secara berjenjang mulai dari tingkat cabang hingga pusat, sehingga kandidat yang muncul benar-benar memiliki kualitas dan pemahaman terhadap persoalan umat.
“Dengan mekanisme yang lebih sistematis, kita bisa meminimalisir politisasi dalam muktamar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar memahami NU,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut diikuti oleh sejumlah tokoh NU, di antaranya Dr. KH. Ahmad Zuhdi Muhdlor, SH., M.Hum (Ketua PWNU DIY), Dr. Ahmad Bahiej (Kakanwil Kemenag DIY), M. Sihabul Millah (Rektor IIQ An-Nur Yogyakarta), Ahmad Rafiq, Ph.D, Hairus Salim, M.A, serta jajaran pengurus PWNU DIY lainnya.
