Nahnutv.com Makassar, 12/11/2024 – Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Muh Agil Nurus Zaman, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait fenomena kriminalisasi guru di Indonesia. Dalam pidatonya di pembukaan Konferensi Besar (Konbes) II IPNU yang berlangsung di Makassar, Agil menilai bahwa kriminalisasi terhadap guru bukan hanya merugikan mereka secara pribadi, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan di tanah air.
baca juga: RAPIMNAS IPNU : IPNU DIY Dukung Pengesahan UU Perlindungan Guru dan Pembaruan UU Sisdiknas
“Guru adalah sosok yang harusnya dihormati dan dilindungi. Namun, kenyataannya banyak dari mereka kini menghadapi proses hukum hanya karena melaksanakan tugas mendidik. Ini adalah ironi yang tidak bisa dibiarkan,” ungkap Agil dalam pidato pembukaannya.
Agil menegaskan bahwa kriminalisasi guru berdampak serius pada para pendidik, menciptakan rasa takut yang membuat mereka tidak dapat bekerja dengan nyaman. Menurutnya, tugas mengajar dan mendidik generasi muda merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan penuh ketenangan. “Kalau guru terus merasa terancam dengan ancaman hukum, tentu saja kualitas pendidikan kita akan terdampak. Oleh karena itu, IPNU menyerukan agar hak-hak guru dilindungi secara penuh,” ujarnya.
Dalam pidato tersebut, Agil juga mengajak seluruh peserta Konbes II IPNU untuk memperjuangkan hak-hak pendidik agar mereka dihargai dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Ia mengatakan bahwa generasi muda, khususnya anggota IPNU, memiliki peran penting dalam memastikan para guru dapat bekerja dengan aman dan penuh dukungan.
baca juga: IPNU Luncurkan Aplikasi SIREKAN untuk Modernisasi Sistem Keanggotaan dan Administrasi
Tema “IPNU Digdaya, Indonesia Maju” yang diusung dalam Konbes kali ini, lanjut Agil, menjadi pengingat akan pentingnya pendidikan dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap guru adalah langkah krusial untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan berkualitas.
Di akhir sambutannya, Agil mengajak anggota IPNU untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya memperjuangkan hak pelajar, tetapi juga mendukung hak-hak para pendidik yang berjuang mencerdaskan bangsa.
