Nahnutv.com Yogyakarta – Dalam forum Tadarus Ramadan PWNU DIY bertajuk “Kepemimpinan NU; antara Khidmah dan Siyasah” yang digelar di Aula Kantor PWNU DIY, Selasa (24/2/2026) malam, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc., menyoroti tantangan serius yang dihadapi Nahdlatul Ulama (NU) dalam dinamika kepemimpinan mutakhir.
Mengawali paparannya, Prof. Maksum mengingatkan bahwa tema kepemimpinan antara hikmah dan siyasah merupakan isu yang aktual dan relevan sepanjang masa. Ia menegaskan bahwa diskursus ini penting, terutama di tengah meningkatnya kontestasi dan dinamika politik yang menyeret organisasi keagamaan dalam pusaran kepentingan praktis.
Menurutnya, terdapat dua persoalan mendasar yang kini dihadapi NU. Pertama, politisasi yang semakin menguat di berbagai level kepengurusan. Kedua, krisis kerelawanan (volunteerism) yang kian terasa.
Pergeseran Nilai Kepemimpinan
Prof. Maksum membandingkan kepemimpinan NU masa lalu dengan kondisi saat ini. Ia mengenang fase ketika menjadi pengurus NU bukanlah sesuatu yang diperebutkan. Bahkan, sejumlah tokoh harus “dipaksa” untuk bersedia mengemban amanah karena merasa jabatan adalah beban khidmah, bukan peluang.
Kini, menurutnya, situasi itu berbalik. Jabatan struktural di NU justru menjadi incaran. “Dulu sulit mencari orang yang mau menjadi pengurus. Sekarang justru banyak yang berebut,” ujarnya.
Ia menilai, politisasi—terutama dalam momentum pilkada dan kontestasi kekuasaan—telah menggeser orientasi sebagian pihak dalam memandang kepemimpinan NU. Jabatan organisasi tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai pengabdian, tetapi kerap dikaitkan dengan akses kekuasaan dan kedekatan dengan pejabat publik.
“Ketika politisasi masuk terlalu dalam, ukuran kepemimpinan menjadi kabur. Kriteria keilmuan, kefakihan, dan integritas bisa tergeser oleh kekuatan modal dan kepentingan,” tegasnya.
Krisis Volunteerisme
Selain politisasi, Prof. Maksum juga menyoroti memudarnya semangat kerelawanan yang dahulu menjadi napas perjuangan NU. Ia mengenang tradisi para pengurus yang berangkat menghadiri muktamar, munas, atau konsolidasi organisasi dengan biaya sendiri sebagai bentuk komitmen.
“Dulu datang ke Jakarta untuk kegiatan NU itu urunan, bahkan tanpa fasilitas. Sekarang budaya itu hampir tidak ada. Semua diukur dengan anggaran,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa profesionalisme organisasi memang penting, termasuk dalam tata kelola anggaran. Namun, apabila seluruh dinamika organisasi direduksi menjadi persoalan pembiayaan, maka dimensi kultural dan spiritual pengabdian bisa tergerus.
Kriteria Kepemimpinan
Dalam konteks normatif, Prof. Maksum menekankan bahwa kepemimpinan NU harus tetap berpijak pada nilai-nilai klasik yang diwariskan para ulama. Ia menyebut empat sifat utama kepemimpinan Rasulullah—shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah—serta prinsip keadilan (al-‘adalah) sebagai fondasi yang tidak boleh ditinggalkan.
Kepemimpinan, lanjutnya, bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk menjaga agama (hirasatuddin) dan melindungi umat. Oleh karena itu, kompetensi keilmuan dan kapasitas keagamaan tetap menjadi syarat penting, terutama pada posisi-posisi strategis.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara struktur formal dan otoritas kultural ulama. Dalam tradisi NU, legitimasi moral para kiai sering kali memiliki daya pengaruh yang melampaui struktur administratif.
Refleksi ke Depan
Menutup paparannya, Prof. Maksum mengajak generasi muda NU, khususnya di DIY, untuk menghidupkan kembali etos kultural dan semangat pengabdian yang menjadi ciri khas NU sejak awal berdirinya.
“Politisasi dan krisis kerelawanan adalah dua tantangan nyata. Kalau tidak kita sadari dan kita kelola, ia bisa menggerus jati diri kepemimpinan NU,” pungkasnya.
