Nahnutv.com Yogyakarta – Dalam forum Tadarus Ramadan PWNU DIY bertema “Kepemimpinan NU; antara Khidmah dan Siyasah” di Aula Kantor PWNU DIY, Selasa (24/2/2026), Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., menyampaikan refleksi kritis atas arah kepemimpinan dan masa depan Nahdlatul Ulama.
Mengawali paparannya, Prof. Purwo menegaskan bahwa NU tidak bisa bersikap anti-politik. Politik adalah keniscayaan. Namun, problem yang kini mengemuka bukan semata politik, melainkan reduksi politik menjadi sekadar elektoralisme—soal pilih-memilih, mencalonkan, dan memenangkan kontestasi.
“Yang menjangkiti kita itu elektoralisme. Padahal itu hanya sepenggal dari makna politik,” tegasnya.
Menurutnya, jika demokrasi dipahami secara lebih lurus dan deliberatif—yakni membangun korespondensi antara pemimpin dan yang dipimpin—maka NU tidak perlu terjebak dalam logika perebutan figur semata.
Tekokratisasi dan Hilangnya Khidmah
Prof. Purwo juga menyoroti dampak profesionalisasi yang berlebihan dalam tubuh organisasi. Standar-standar teknokratis—daftar hadir, honorarium, SPJ—perlahan menggeser spirit voluntarisme dan khidmah yang dahulu menjadi napas NU.
“Teknokratisasi menormalkan semuanya harus dibayar. Rapat ya ada bayarnya. Itu standar profesional, tapi kita kehilangan pegangan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa teknokrasi memang diperlukan, terutama dalam relasi dengan negara dan tata kelola organisasi besar. Namun jika tidak diimbangi dengan adab dan nilai kultural pesantren, maka yang muncul adalah disorientasi moral.
Ia menyinggung dinamika internal PBNU yang dinilainya menunjukkan ketegangan antara pendekatan teknokratik dengan tradisi kultural. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi pentingnya adab sebagai kristalisasi ajaran NU dalam praktik kepemimpinan.
“Teknokrasi itu keniscayaan, tapi rohnya harus tetap adab. Kombinasi keduanya ini yang belum ketemu,” katanya.
Dari Figur ke Kepemimpinan Ide
Prof. Purwo menolak kecenderungan membicarakan NU semata dalam kerangka mencari figur pemimpin. Logika mencari figur, menurutnya, adalah turunan dari elektoralisme.
“Kalau kepemimpinan ide itu jalan, tidak penting siapa orangnya,” tandasnya.
Ia mengajak kembali pada khittah dan kekayaan ajaran NU yang sangat luas. Tantangan terbesar bukan ketiadaan ajaran, melainkan kegagalan menubuhkan ajaran itu menjadi laku dan tabiat pemimpin.
Ia membedakan secara tegas antara “ajaran” dan “pelajaran”. Ajaran harus dilakoni, sementara pelajaran hanya dicatat dan diuji. Dalam konteks ini, ia menilai ada gap antara kekayaan ajaran Aswaja dengan manifestasinya dalam perilaku kader.
“Kekuatan NU itu mereproduksi ajaran menjadi praktik. Kepemimpinan itu menjabarkan ajaran,” ujarnya.
Kontekstualisasi dan Tantangan Zaman
Prof. Purwo juga menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran di tengah perubahan zaman yang cepat, termasuk era digital dan artificial intelligence (AI). Ia mencontohkan bagaimana isu-isu baru seperti cryptocurrency pernah dibahas melalui forum bahtsul masail dengan melibatkan kader yang kompeten di bidang tersebut.
Menurutnya, pola seperti itu perlu diperluas. NU tidak cukup hanya berhenti pada fatwa, tetapi harus mampu membaca perubahan zaman dan menjadikannya agenda kelembagaan.
Ia menyinggung isu ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis sebagai contoh konkret. NU, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi harus mampu merumuskan kerangka konseptual berbasis ajaran kiai untuk merespons isu strategis tersebut.
“Tantangannya adalah mengonkretkan ajaran untuk menjawab konteks,” katanya.
Demokrasi Deliberatif sebagai Jalan NU
Dalam penutupnya, Prof. Purwo menawarkan konsep demokrasi deliberatif sebagai alternatif dari demokrasi yang semata prosedural dan elektoral. Demokrasi deliberatif menekankan musyawarah, korespondensi, dan keselarasan imajinasi antara pemimpin dan yang dipimpin.
Ia mencontohkan pengalamannya dalam tim penyusun regulasi keistimewaan DIY, di mana demokrasi dipahami bukan hanya sebagai pemilihan, tetapi sebagai korespondensi antara rakyat dan pemimpin.
“NU menjadi NU kalau demokrasinya deliberatif,” tegasnya.
Menurutnya, dengan memperkuat demokrasi deliberatif di internal organisasi, NU dapat menghindari jebakan elektoralisme dan profesionalisme sempit yang mengabaikan kemaslahatan publik.
Menutup paparannya, Prof. Purwo kembali menekankan urgensi kepemimpinan ide—kepemimpinan yang bertumpu pada nilai siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, serta berakar pada ajaran Aswaja yang dikontekstualisasikan secara kreatif.
“Kita perlu kepemimpinan ide. Bukan sekadar siapa orangnya, tapi sejauh mana ia mampu menjabarkan ajaran,” pungkasnya.
