Nahnutv.com Jakarta, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama harus tetap dan selamanya menjadi jam’iyyah ulama. Penegasan tersebut ia sampaikan dalam refleksi perjalanan satu abad NU di hadapan para kiai, asatidz, dan santri.
Gus Yahya mengawali dengan menjelaskan bahwa secara organisatoris, berdasarkan keputusan Muktamar ke-32 di Makassar, peringatan hari lahir NU dihitung menggunakan kalender Hijriah, yakni 16 Rajab 1344 H. Karena itu, pada 16 Rajab 1444 H atau awal Februari 2023 lalu, NU telah menyelenggarakan peringatan satu abad yang berlangsung sangat besar dan dihadiri jutaan warga Nahdliyin.
Namun, menurutnya, momentum 100 tahun versi kalender Masehi juga patut dimaknai sebagai tonggak refleksi perjalanan jam’iyyah yang telah melewati berbagai pergolakan, dinamika, capaian, serta pengorbanan luar biasa.
Ia menjelaskan bahwa pada masa awal berdirinya, NU benar-benar merupakan perkumpulan para ulama. Syarat keanggotaan sangat ketat: harus alim. Bahkan sejumlah kiai muda yang kelak menjadi tokoh besar pun pada masa awal belum langsung diterima sebagai anggota karena standar keilmuan yang tinggi.
Perubahan signifikan terjadi pada 1952 ketika KH. Abdul Wahab Hasbullah membawa NU masuk ke ranah politik dan mengikuti Pemilu 1955. Sejak itu, keanggotaan NU meluas, tidak lagi terbatas pada kalangan ulama, tetapi juga politisi, profesional, budayawan, dan berbagai unsur masyarakat yang memiliki visi kebangsaan sejalan dengan NU. Langkah tersebut menjadikan NU kekuatan politik nasional dengan perolehan suara signifikan.
Namun pada Muktamar Situbondo 1984, NU memutuskan kembali ke Khittah 1926 dan meninggalkan politik praktis. Gus Yahya menyebut keputusan itu sebagai langkah monumental, mengingat hampir tiga dekade NU beroperasi sebagai partai politik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa apa pun dinamika yang terjadi, NU tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai jam’iyyah ulama.
“Kalau orang bertanya Nahdlatul Ulama harus bersikap bagaimana, maka pertanyaan dasarnya adalah: ulama harus bersikap bagaimana. Tugas NU hanya bisa dipahami jika kita memahami tugas ulama,” tegasnya.
Gus Yahya kemudian mengajak hadirin merenungkan pertanyaan mendasar: siapa ulama hari ini? Jika generasi terdahulu memiliki figur-figur besar seperti Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan lainnya, maka standar keulamaan masa kini harus terus dijaga dan diuji secara serius.
Ia juga mengutip khutbah Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari pada 1355 H yang menegaskan bahwa kemerosotan penghormatan masyarakat terhadap agama merupakan tanggung jawab ulama. Ulama disebut sebagai waratsatul anbiya—pewaris para nabi—bahkan sebagai umanaullah fil ard, orang-orang kepercayaan Allah di muka bumi.
Karena itu, menurut Gus Yahya, tantangan terbesar hari ini bukan sekadar banyaknya orang yang diberi label ulama, tetapi bagaimana memastikan keulamaan tetap otentik—berbasis ilmu, integritas, akhlak, dan tanggung jawab moral.
“Jangan sampai orang yang diberi label ulama justru melenceng dari tugas keulamaannya. Jika yang dipercaya Allah itu berkhianat, lalu umat harus percaya kepada siapa?” ujarnya.
Refleksi satu abad NU, lanjutnya, bukan hanya perayaan sejarah, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali fondasi utama jam’iyyah. NU boleh berkembang, boleh berkiprah dalam berbagai bidang, tetapi kepemimpinan moral dan arah perjuangannya harus tetap berakar pada otoritas ulama yang sahih.
